JAKARTA– Presiden RI, Joko Widodo atau lebih dikenal dengan Jokowi memberikan apresiasi kepada Wali Kota Palembang, H Harnojoyo terkait programnya yang memakmurkan masjid yakni, Salat Subuh berjemaah dan gotong royong. “Walikota telah berkomitmen menghidupkan kembali gotong royong di Palembang. Ini memiliki dampak positif bagi keberlangsungan air pada anak sungai menjadi bersih dan bermanfaat bagi air baku. Apalagi hampir sebagian anak sungai hilang. Ini langkah yang baik, karena kota Palembang akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018,” ujar Jokowi, usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembang) 2017 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Kegiatan yang digelar Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dengan mengusung tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Acara dihadiri pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur dan Para Bupati dan Walikota. Jokowi juga menegaskan, Musrembang prioritas nasional, program prioritas dan proyek prioritas beserta lokasinya akan dibahas bersama antara kementerian/lembaga dengan pemerintah provinsi.
“Saya ingatkan sudah bertahun-tahun anggaran kita tidak pernah fokus. Perencanaan kita tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas,” tegasnya usai membuka Musrenbangnas.
Untuk itu, Jokowi menegaskan agar baik di kementerian, di lembaga, di provinsi, kabupaten, maupun kota, berilah prioritas apa yang dikerjakan. “Jangan banyak-banyak,” katanya.
Jokowi menyebutkan, cukup tiga program prioritas yang ditetapkan dalam kurun waktu setahun anggaran. Namun jika para pimpinan merasa sulit, maka diperbolehkan memiliki lima program prioritas.
“Di bawah tiga lebih baik, kalau masih sulit juga di bawah lima. Cukup. Jangan semuanya jadi prioritas. Ini kebiasaan kita. Ini rutinitas yang mengulang-ulang. Saya lihat hampir semua daerah, APBD saya baca, APBN saya baca,” katanya dengan nada bercanda namun serius.
Menurutnya, semua harus bisa diubah demi realisasi belanja yang tepat sasaran. Hal ini tentunya juga memudahkan pertanggungjawaban dari pemerintah kepada rakyat sebagai pelaksana anggaran.
“Kalau ada tambahan APBD APBN 10% langsung semua dinas naik 10% semuanya. Di kementerian juga sama naik 10% semuanya. Kelihatannya sepele, tapi kalau tidak diubah tidak akan mendapatkan hasil yang baik,” tegas Jokowi. (ika/rel)
No Responses