BANYUASIN – Guna menyampaikan aspirasi penolakan Dana Pokok Pikiran Rakyat (Pira) senilai Rp 67,5 miliar, Puluhan pemuda Komunitas Putera Daerah Lintas Suku (Kopdalinsu-NKRI) Banyuasin meminta 1000 tanda tangan dari honorer dan PNS Pemkab Banyuasin, pada Senin (11/12).
Salim Oner SH, selaku Ketua Kopadlinsu NKRI Banyuasin, mengatakan bentuk penolakan dana Pira yang menelan dana APBD 2018 senilai Rp 67,5 miliar, kami meminta 1000 tanda tangan honorer dan PNS Banyuasin.
“Kita semua tau, dengan disahkan dana pira sebesar Rp 67,5 miliar beberapa program Pemkab Banyuasin tersendat, bahkan ratusan honor terancam dirumahakan, akibat tidak dapat membayar gaji mereka,” tegas Salim Oner didampingi Darsan Selaku Dewan Pembina Kopdalinsu Banyuasin.
Aksi ini akan berlanjut pada kesekon hari, mengumpulkan 1000 tanda tangan diatas kain kafan. Artinya matinya hati nurani para wakil rakyat. Setelah aksi 1000 tanda tangan itu dilakukan, maka lanjut aksi damai di kantor Gubernur Sumsel, tujuanya meminta Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menerima aspirasi masyarakat, menolak dana Pira sebesar Rp 67,5 miliar yang diajukan DPRD Banyuasin.
“Sebanyak 1000 tanda tangan itu akan kami berikan kepada Gubernur Sumsel, agar Gubernur kami tercinta ini untuk mengkaji lagi dana Pira tersebut, karena jika dana Pira lolos maka kesengsaraan masyarakat Banyuasin terbelengu,” tandasnya.
Aksi damai yang digelar puluhan pemuda Kopdalinsu Banyuasin dengan membentangkan kain kafan meminta tanda tanggan Sejumlah honor dan pegawai. Aksi ini dilakukan secara long mach ke sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Banyuasin. (cw04)
No Responses