Loading ...
Creative

Cpanel


User1


User2


BERHASIL Tuntut Hitung Ulang PDF Print E-mail
Monday, 10 June 2013 15:44

EMPAT LAWANG - Tim advokasi pasangan H Budi Antoni Aljufri – H Syahril Hanafi (BERHASIL), menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Empat Lawang, melakukan rekapitulasi/penghitungan ulang suara pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pada Kecamatan Muara Pinang. Hitung ulang itu yakni dengan cara membuka kotak suara dan

menghitung ulang surat suara, kemudian membuka dokumen model C1 dan C2.
“Dokumen ini kita cocokkan dengan rekap pada tingkat PPS,” ujar Agus Yulianto SH, Ketua Tim Advokasi pasangan BERHASIL, di Puri Lampar, kemarin. Kata Agus, pleno PPK di Muara Pinang banyak kejanggalan. Diantaranya rapat semula dinyatakan ditunda karena perdebatan mekanisme dan hak antar penyelenggara pemilu dengan hak dan kedudukan saksi, Panwascam dengan memperhatikan situasi dan emosi massa, ternyata dilanjutkan kembali tanpa dihadiri saksi.
Keputusan ini setelah adanya persetujuan dari Ketua Komisioner KPU Muroimin dan Mirian yang menyatakan PKK Muara Pinang harus melakukan pleno hari itu juga. Nah, jika tidak dilaksanakan, maka PPK Muara Pinang terancam pidana. “Apa yang disampaikan ini didengar oleh aparat yang ada disana,” imbuhnya.
Dalam rapat itu juga, Ketua PPK menyatakan pleno tidak menghitung model C1 dan lampirannya, yang dilakukan hanya menghitung D1 tingkat PPS. Nah, ini ditolak saksi nomor urut 1. Bagaimana jika ada selisih suara? Nah, ini dijawab oleh sekretaris PPK, sampaikan bila ada keberatan secara tertulis, untuk keberatan tersebut akan dicatat dalam model DA2. Itu bisa dijadikan bukti di MK. “Saat itu Panwas ingin menyanggah, namun dijawab pihak PPK Panwas tidak ada hak suara, hanya mendengar dan pendamping saja,” imbuhnya.
Selanjutnya, pihak PPK menanyakan kembali hal ini ke Komisioner KPU yang menyatakan rapat bisa dilaksanakan hari itu juga. Saat itu ada anggota TNI yang menegaskan rapat tetap dilaksanakan. “Jadi kami menyimpulkan oknum Komisioner KPU Empat Lawang menyesatkan,” tegasnya. Kemudian tidak benar jika PPK mengatakan tugas Panwas hanya pendamping dan pelengkap rapat.
Ini bertentangan dengan pasal 10 huruf a, angka 5, 6, dan 7 Peraturan Bawaslu RI, nomor 1 tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. “Jadi kami menyimpulkan pleno PPK Muara Pinang cacat hukum dan batal demi hukum. Jadi harus diulang kembali oleh PPK Muara Pinang,” imbuhnya.
Apakah rekapitulasi bisa diulang? Kata Agus Rekapitulasi suara tingkat PPK dapat diulang dengan alasan, saksi pasangan calon, pengawas lapangan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses ayat 3 UU No 32 tahun 2004 Jo pasal 47 ayat (3), peraturan KPU No 72 dengan peraturan KPU N0 15 tahun 2010. Pihaknya  juga mensinyalir ada penggelembungan suara dengan cara membanding data C1 milik PPK dan kandidat.
Sementara itu, sesuai jadwalnya, hari ini KPU akan menggelar pleno rekapitulasi tingkat PPK. “Semua rekap hasil penghitungan pada tingkat PPK sudah kami terima, besok (hari ini,red), akan dilakukan pleno,” ujar Muhammad Mursadi MM, Sekretaris KPU Empat Lawang. Ditegaskannya, perwakilan masing-masing pasangan hanya diperbolehkan 5 orang untuk masuk dan mengikuti pleno. Ditanya soal pasangan yang unggul versi perhitungan PPK? Mursadi mengatakan belum bisa menyebutkannya. “Tunggu saja pleno besok,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan sumber koran ini yang meminta namanya tidak ditulis, rekapitulasi data 10 PPK sudah ada hasilnya. Pasangan nomor urut (1) BERHASIL mendapat  62.970 suara, kemudian nomor urut (2) pasangan JONLI mendapatkan 63.527, sedangkan nomor urut (3) SABAR mendapat 2.985.  “Ini data yang ada di kami, soal pemenangnya KPU yang akan menetapkan,” imbuhnya.
Sementara itu, kondisi KPU sekitar pukul 17.30 WIB, kembali mencekam. Ratusan orang mengepung kantor KPUD di Jalan Nurdin Panji, Empat Lawang. Kedatangan massa ini membuat suasana tegang, sebab sebelumnya sudah ada massa dari salah satu kandidat yang bermalam dan berjaga di seputaran KPU. Beruntung di lokasi sudah dilakukan pengamanan berlapis. Sedikitnya 500 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan KPU.
‘’Kita melakukan pengamanan maksimal agar pleno yang akan dilakukan berjalan dengan baik," ujar Kapolres Empat Lawang AKBP Dwi Santoso. Ini dilakukan agar pleno berjalan lancar. Dia mengimbau warga dan seluruh masyarakat untuk tidak terpancing isu-isu yang tidak benar, dan juga tidak membawa senjata tajam, saat menghindari hal-hal yang tidak memungkinkan. “Setiap orang masuk ke KPU, akan diperiksa,” imbuhnya. Selain itu, para kandidat harus bisa menenangkan dan mengontrol pendukunganya. Apapun hasil yang akan dikeluarkan oleh KPUD, harus dihormati bersama.
Disinggung kondisi Kasatreskrim Polres Empat Lawang AKP Nanang Supriyatna SH (Bukan Kapolres Pagaralam seperti diberitakan sebelumnya, red), Dwi mengaku kondisinya sudah membaik. Kasatreskrim Polres Empat Lawang ini luka robek di pelipis kiri dan patah jari tangan, setelah dilempar batu oleh massa, saat bentrokan Minggu (09/06). ‘’Kondisinya sudah baik dan masih dalam pemulihan,” tambah Dwi. (omi)